Bogor, Kemendikbudristek----- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakor PPID) Kemendikbudristek Tahun 2023 secara hibrida (hybrid) di Hotel Ibis Styles Bogor, pada Senin (20/3/2023).
Sebanyak 608 peserta rakor mengikuti kegiatan ini yang terdiri atas PPID Unit Utama, PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT), PPID Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan PPID Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Dalam laporannya, Koordinator Layanan Informasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Emi Salpiati menyampaikan bahwa PPID Kemendikbudristek totalnya berjumlah 278. Terdiri atas delapan PPID Unit Utama, 135 PPID UPT, 16 PPID LLDikti, 75 PPID PTN Akademik dan 44 PPID PTN Vokasi.
“Para PPID ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPID sebagaimana diatur dalam Permendikbud 41 Tahun 2020,” ucap Emi Salpiati ketika menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdikbudristek yang diwakili oleh Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Plt. Kepala BKHM), Anang Ristanto.
Lebih lanjut, Emi menuturkan bahwa dari total 278 PPID di lingkup Kemendikbudristek, baru 99 PPID atau sekitar 35,61 persen yang melaporkan jumlah layanan informasi publik tahun 2022. Adapun jumlah pemohon informasi publik yang disampaikan kepada 278 PPID Kemendikbudristek baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, berjumlah 46.394 pemohon.
Dari jumlah pemohon tersebut, tercatat keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 47.952 permohonan informasi. Permohonan informasi yang dikabulkan sebanyak 47.819 informasi sedangkan permohonan informasi yang ditolak sebanyak 133 permohonan informasi.
Berdasarkan data dari BKHM, waktu pemenuhan permohonan informasi di Kemendikbudristek rata-rata 5,55 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan permohonan informasi yang mengatur bahwa permohonan harus dipenuhi maksimal 10 hari kerja.
”Saya mengingatkan kembali kepada Bapak/Ibu untuk memenuhi dan menguatkan komponen-komponen dalam pelayanan informasi publik, seperti standar pelayanan, prosedur operasional standar, dan komponen lainnya,” kata Plt. Kepala BKHM, Anang Ristanto, ketika membacakan sambutan Sesjen Kemdikbudristek pada Rakor PPID Kemendikbudristek 2023.
Pada kesempatan ini diumumkan pula satuan kerja (satker) yang mengikuti Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 yang memperoleh hasil PPID informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
Sebelum mengakhiri sambutan, Plt. Karo BKHM mendorong seluruh jajaran PPID di lingkup Kemendikbudristek untuk senantiasa memberikan pelayanan yang optimal bagi publik. Ia juga mengajak publik berpartisipasi secara luas untuk menyukseskan program dan kebijakan Merdeka Belajar.
“Semoga ke depan, para peserta rakor PPID Kemdikbudristek 2023 bisa lebih berpartisipasi dan mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di Kemendikbudristek,” tutupnya.
Pontianak, 26 Agustus 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Evaluasi Kinerja APBN/ APBD Provinsi Kalbar sekaligus Launcing Inovasi Aplikasi Layanan Kanwil DJPb Kalbar yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Kanwil DJPb Kalbar dan 211 peserta dari unit satker yang diundang. Salah satu rangkaian acara evaluasi kinerja APBN/ APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah Pemberian Apresiasi berupa Piagam Penghargaan Kepada Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-W di Wilayah Kerjanya, dengan 3 Kategori Wilayah yaitu UAPPA-W Besar, UAPPA-W Sedang dan UAPPA-W Kecil.
.
Beberapa satker wilayah dikategorikan dan dinilai sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya yang mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dalam pemerintahan. Alhamdulillah, LPMP Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unit kerja satker yang bertugas menjadi satker wilayah berdasarkan penilaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) tingkat wilayah Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 di Kategori UAPPA-W KECIL, LPMP Provinsi Kalimantan Barat berhasil menduduki Peringkat 1 disusul oleh Politeknik Negeri Pontianak di Peringkat 2 dan di Peringkat 3 diperoleh BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak.
Jakarta, 13 Maret 2023 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT) melakukan sinergi dengan dinas pendidikan di 34 provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan bidang yang menangani teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing daerah. Sinergitas antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan Platform Teknologi Pendidikan tahun 2023 di seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), M. Hasan Chabibie mengatakan satu dari sepuluh strategi utama dalam implementasi Merdeka Belajar adalah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Sehingga, lanjut Hasan, pengembangan dan peningkatan pemanfaatan platform teknologi pendidikan menjadi prioritas Pusdatin dan BLPT di tahun 2023.
“Sejumlah platform teknologi telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk memberikan banyak kemudahan dalam hal pengembangan dan penyediaan materi pembelajaran, komunikasi antara siswa dan guru, serta memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi pendidik dan pelajar. Platform teknologi juga memungkinkan dinas dan pemerintah pusat dapat mengatur, mengelola dan mengevaluasi penggunaan sumber daya sekolah dengan lebih efisien,” ujar Hasan dalam sambutannya pada acara Sinergi Pusdatin, BLPT, dan Dinas Pendidikan tahun 2023, di Jakarta, pada Senin (13/3).
Adapun platform teknologi yang telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek antara lain Rumah Belajar yaitu platform konten pembelajaran bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, Platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform edukasi untuk menjadi teman guru penggerak dalam mengajar, belajar, dan berkarya dalam penerapan Kurikulum Merdeka.
Selanjutnya, Platform Sumber Daya Sekolah (SDS) yang terdiri dari SIPLah, ARKAS, dan TanyaBOS yang difokuskan pada efisiensi penggunaan sumber daya sekolah, termasuk pengelolaan anggaran. Kemudian, Platform Rapor Pendidikan yang merupakan platform berbasis data yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
Kemudian, ada Platform Hi-Edu merupakan platform yang menyasar pengguna dari kalangan pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri, serta mendukung seluruh program Kampus Merdeka.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2022, Kemendikbudristek telah membentuk BLPT sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pusdatin yang bertugas memberikan layanan pemanfaatan Platform Teknologi Pendidikan.
Menurut Hasan, balai tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan baik secara nasional maupun regional. "Kita akan memiliki program-program yang sebagian tugasnya dikerjakan BLPT terkait pemanfaatan dan distribusi. Provinsi punya aktivitas senada transformasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kita saling support data, SDM, dan resource yang memungkinkan aktivitas tadi seirama," tutur Hasan.
Melalui sinergi antara BLPT dan dinas pendidikan, Hasan berharap kegiatan ini menjadi semangat untuk siap menyukseskan transformasi digital pendidikan dengan peningkatan pemanfaatan Platform Teknologi Pendidikan di Indonesia. “Selamat berkolaborasi dan semangat bertransformasi. Ciptakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Hasan.
Sementara itu, Kepala BLPT, Wibowo Mukti dalam laporannya menyampaikan dengan keberadaan seluruh platform teknologi pendidikan yang ada, BLPT memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mempercepat distribusi dan pemanfaatan platform secara luas. “BLPT perlu berkoordinasi dengan seluruh UPT di daerah yang membidangi teknologi informasi, komunikasi dan pendidikan, agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan lebih sinergi, cepat, efisien,” tutur Wibowo.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 130/sipers/A6/III/2023
Jakarta, 11 Maret 2023–Merdeka Belajar (MB) episode ke-23 merupakan kebijakan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca bagi generasi muda melalui penyediaan buku bacaan yang bermutu. Program ini berfokus pada distribusi atau pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Sekolah Dasar (SD). Selain itu, program Medeka Belajar ke-23 juga disertai dengan pelatihan bagi para guru agar guru dapat memotivasi dan meningkatkan keinginan para siswa untuk belajar membaca.
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kemendikbudristek, Muh. Abdul Khak mengatakan bahwa terdapat dua hal pokok yang menjadi latar belakang diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Pertama yaitu melalui nilai Asesmen Nasional (AN) yang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat literasi 1 dari 2 anak di Indonesia masih sangat rendah, dengan kata lain masih belum standar. Dengan kata lain sekitar 50 persen tingkat literasi anak masih rendah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek perlu memberikan akses terhadap buku bacaan bermutu bagi anak-anak baik cetak maupun digital. Kedua, banyak buku yang di distribusikan ternyata tidak ramah anak.
“Kita tidak lagi berpikir bahwa buku yang dibaca anak itu buku yang baik menurut perspektif orang tua, tapi buku itu juga harus dicintai atau disenangi oleh anak,” ungkap Abdul Khak dalam webinar Silahturahmi Merdeka Belajar (SMB) yang mengusung tema "Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia" melalui YouTube Kemendikbud RI, pada Kamis (9/3).
Total buku yang didistribusikan sebanyak 15,3 juta eksemplar untuk lebih dari 6.000 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 14.000 Sekolah Dasar (SD). Mekanismenya, dilakukan dua kali pengiriman yang menyebar ke 470 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. “Ketika buku sudah diterima, pihak sekolah diwajibkan memberi bukti terima dengan tanda tangan pihak sekolah yang menerima buku-buku tersebut,” jelas Abdul Khak.
Menyikapi kebijakan Kemendikbudristek dalam penyediaan buku bacaan bermutu, Konsultan atau Spesialis Literasi di Article 33, Sofie Dewayani, mengungkapkan bahwa program Merdeka Belajar ke-23 dinilai efektif untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan tentang buku seperti apa yang efektif dan diminati oleh anak-anak. “Faktanya di lapangan banyak sekolah yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki kemerdekaan untuk memilih buku dan banyak sekolah yang belum mengetahui buku-buku seperti apa yang diminati oleh siswa,” ungkap Sofie.
Idealnya kata Sofie, minat baca itu tumbuh natural dalam lingkungan keluarga sedini mungkin, namun sayangnya, sebagian besar anak-anak di Indonesia tidak tumbuh di keluarga yang memiliki kebiasaan dalam membaca karena keterbatasan akses kepada buku maupun karena faktor lainnya. “Sehingga guru, kepala sekolah, tenaga pendidik literasi harus berupaya dalam penumbuhan minat baca kepada anak-anak yang sudah agak terlambat mengenal buku.
Guru-guru harus merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan agar siswa memiliki ketertarikan terhadap buku, seperti memillih buku yang tepat, menceritakan sinopsis kepada siswa dan berdiskusi mengenai suatu buku,” paparnya lebih lanjut. Sofie Dewayani meyakini bahwa Merdeka Belajar ke-23 akan menjadi langkah awal bagi sekolah untuk mulai mengembangkan koleksi bacaan di sekolah.
Berikutnya, Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat, Opik yang menyampaikan praktik baik dalam menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Ia menyebutkan bahwa pihaknya menyediakan layanan membaca, peminjaman buku gratis, serta layanan literasi berbasis enam kemampuan literasi dasar. Selain itu, ada pula kegiatan membaca nyaring, pelatihan menulis, kemudian pembimbingan pembuatan alih wahana. “Ada juga yang sudah mulai belajar membuat alih wahana, misal dari buku-buku cerita menjadi lagu, buku cerita menjadi film. Kemudian, ada juga teman-teman yang bergerak mencoba mendokumentasikan sejarah-sejarah kampungnya,” terangnya.
Lebih lanjut, Opik menjabarkan adanya kerja sama antara TMB yang ia pimpin dengan lembaga lain dalam hal pemanfaatan buku digital yang dilakukan oleh Sekolah Dasar. Opik juga menekankan bahwa prinsip utama TMB yang diselenggarakannya adalah berkolaborasi guna meningkatkan minat literasi anak bangsa. “Ke depan, praktik seperti ini akan terus kami kembangkan dalam rangka mendukung Merdeka Belajar Episode ke-23,” pungkasnya.
Dalam hal pemanfaatan buku-buku bantuan, Kepala SD Vim 3 Kotaraja, Kota Jayapura, Royke Tombokan turut menyampaikan bentuk dukungannya. Ia membentuk sebuah rumah baca yang bernama ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ serta mendirikan Parenting Club untuk membantu para orang tua murid meningkatkan minat literasi anak.
Selain itu, Royke menyebutkan bahwa SD Vim Kotaraja juga berkolaborasi dengan komunitas literasi mahasiswa FKIP Universitas Cendrawasih dan Balai Bahasa Provinsi Papua. “Saya sangat bersyukur Balai Bahasa ini sangat memberikan dukungan, terutama KKLP Literasi Balai Bahasa Provinsi Papua, mereka selalu mendorong saya dan sekolah saya untuk memanfaatkan buku-buku ini,” ujar Royke.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 120/sipers/A6/III/2023
Jakarta, Kemendikbudristek—Program Praktisi Mengajar memberikan kesempatan kepada dosen perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dengan praktisi ahli di berbagai bidang dalam proses perkuliahan. Keberadaan para praktisi yang telah berpengalaman di bidangnya dapat memperkaya pembelajaran yang disampaikan para dosen dengan menghadirkan contoh kasus atau perkembangan terkini dari dunia usaha dan dunia industri.
"Dengan kolaborasi yang baik antara dosen dan praktisi dari perusahaan, kurikulum yang diberikan akan lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” papar Kepala Program Praktisi Mengajar dan Wirausaha Mereka, Gamaliel Waney.
Program Praktisi Mengajar merupakan salah satu program dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) untuk mengakselerasi penguasaan pengetahuan para mahasiswa terkait berbagai bidang ilmu dan keterampilan dunia kerja.
Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Angkatan Pertama pada tahun 2022 lalu menghasilkan lebih dari 4.500 mata kuliah kolaborasi di lebih dari 250 perguruan tinggi. Kehadiran praktisi di kelas-kelas perkuliahan dirasakan oleh para dosen serta mahasiswa sebagai peserta didik.
Roberto Corputty, dosen mata kuliah Sistem dan Jaringan Telekomunikasi di Universitas Musamus Merauke, menyampaikan tanggapan positif terhadap kolaborasi penyelenggaraan mata kuliah melalui program Praktisi Mengajar.
“Kehadiran Program Praktisi Mengajar luar biasa bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa kami di Indonesia Timur. Dengan program ini mahasiswa kami berkesempatan memperoleh perkuliahan dari pakar jaringan telekomunikasi, mengajak mahasiswa untuk melihat dunia industri telekomunikasi di luar negeri langsung dari pakar dari perusahaan ternama di Jerman,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Hal senada disampaikan dosen pengampu mata kuliah Energi Terbarukan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Abdul Ghofur. Mata kuliah tersebut melibatkan dosen praktisi dari PLN yang membimbing mahasiswa dalam kegiatan kuliah lapangan, sehingga mahasiswa dapat melihat langsung kondisi lapangan atau industri yang sesungguhnya.
“Tidak menjenuhkan dan lebih mudah untuk menyerap ilmunya secara langsung. Saya sebagai dosen pengampu sangat senang melihat mahasiswa antusias dalam mengikuti kegiatan ini, dengan Praktisi Mengajar kita bisa berkolaborasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.
Dalam program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama oleh dosen dengan praktisi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran yang holistik dan lebih siap untuk masuk ke dunia kerja selepas mereka lulus dari perguruan tinggi. Selain menghadirkan pengalaman belajar serta kompetensi bagi mahasiswa, para dosen sendiri pun menerima manfaat langsung dari keberadaan para praktisi di dalam kelas.
“Berbagi ilmu dan pengalaman dengan praktisi dalam Program Praktisi Mengajar sangat menyenangkan, mendapat informasi baru, dapat sharing hasil penelitian baru yang terkait dengan materi kuliah yang sedang dibahas,” ucap Maria Ulfah, dosen pengampu mata kuliah Eksplorasi Budidaya Anggrek di Universitas PGRI Semarang.
Manfaat dari pertukaran ilmu juga diperoleh para praktisi. “Seru ketika mendapatkan pertanyaan yang kritis dari mahasiswa tentang bagaimana seharusnya sesuai dilakukan sesuai kaidah keilmuan terkait dengan praktik dari teori yang ada. Sharing dengan mahasiswa di kelas memantik kembali pengetahuan yang dimiliki, masukan dan pertanyaan dari mahasiswa memberikan cara pandang baru terhadap ilmu yang selama ini dikuasai,” tutur Mohamad Yohan, praktisi yang terlibat dalam mata kuliah Tata Kelola Perkotaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Pengakuan akan manfaat dari Program Praktisi Mengajar juga datang dari para mahasiswa peserta mata kuliah kolaborasi. Praktisi yang terlibat dalam perkuliahan melengkapi pengetahuan yang disampaikan para dosen, sehingga memperkaya pembelajaran yang mereka terima.
“Program Praktisi Mengajar memberikan pengalaman baru dan menarik. Kita bisa berbagi pengalaman dengan orang-orang yang pintar pada bidangnya. Saya sebagai mahasiswa mendapat materi-materi yang belum saya ketahui,” ucap Eka Fitri, mahasiswa peserta mata kuliah Hubungan Antarsuku Bangsa di Universitas Negeri Padang.
Komentar serupa datang dari mahasiswa di perguruan tinggi yang sama, Jumela Putri, yang mengikuti mata kuliah kolaborasi Geoteknik. “Banyak ilmu yang kami dapatkan seperti beberapa istilah-istilah di lapangan yang belum kami dapatkan di perkuliahan,” ucapnya.
Pendaftaran program Praktisi Mengajar Angkatan 2 bagi perguruan tinggi, dosen, dan praktisi masih dibuka hingga tanggal 12 Maret mendatang. Informasi lebih lanjut terkait program Praktisi Mengajar dapat diakses melalui akun Instagram @praktisimengajar serta laman praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id.
Jakarta, 11 Maret 2023—Terobosan Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, diluncurkan untuk menjawab tantangan rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia akibat rendahnya kebiasaan membaca sejak dini. Masih kurang atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik menjadi salah satu penyebab rendahnya kebiasaan membaca.
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Muhammad Abdul Khak menjelaskan bahwa bantuan buku kali ini berbeda dengan program sebelumnya karena tidak hanya memberikan buku, tetapi juga memberikan pelatihan kepada sekolah, khususnya guru untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik semaksimal mungkin. “Pelatihan yang diberikan itu tentang bagaimana mengelola buku-buku dan bagaimana memanfaatkan buku-buku itu,” jelasnya pada dalam webinar Silahturahmi Merdeka Belajar (SMB) yang mengusung tema "Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia" melalui YouTube Kemendikbud RI, pada Kamis (9/3).
“Guru dan siswa diberi kebebasan untuk memilih bahan bacaan. Urusan yang utama adalah bagaimana anak-anak (tertarik) membaca dulu. Buku-buku dari Kemendikbudristek telah menempuh serangkaian penilaian dengan melibatkan kurator yang andal,” tutur Abdul Khak mendorong optimalisasi pemanfaatan buku bacaan bermutu yang disediakan Kemendikbudristek.
Menanggapi kebijakan Merdeka Belajar ke-23, Konsultan atau Spesialis Literasi di Article 33, Sofie Dewayani mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan yang sangat baik. Sebab, memungkinkan akses buku bermutu secara merata ke seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan. “Mudah-mudahan ini tidak hanya meningkatkan skor literasi, namun mereka juga menjadi pembaca dan pembelajar sepanjang hayat,” harapnya.
“Saya mengajak semua pihak untuk menyebarkan kegembiraan membaca mulai dari diri sendiri, hari ini. Kalau kita gembira membaca maka anak-anak gembira dalam belajar dan menuntut ilmu sepanjang hidupnya,” imbau Sofie.
Ditambahkan Kepala Sekolah SD Vim 3 Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Royke Tombokan, bahwa dia sangat mengapresiasi kebijakan Mereka Belajar episode ke-23 ini karena meringankan sekolah dalam hal biaya pengadaan buku. “Ini sangat menolong sekolah dalam hal meringankan biaya, karena pengadaan buku itu bukan hal yang murah,” ungkap Royke.
“Sebagai kepala sekolah dan guru, mari kita jadi pelopor untuk meningkatkan literasi Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Buku adalah jendela dunia, biarkan meereka berkembang demi kemajuan dan kebanggaan Indonesia,” ucap Royke menambahkan.
Selanjutnya, Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat, Opik menjelaskan tentang kondisi taman bacaan di berbagai daerah yang beragam. Ia mengatakan bahwa 84 persen daerah memiliki pelayanan terhadap buku bacaan, sedangkan 74 persen berada di pedesaan. Hanya 3 persen daerah pedesaan yang memiliki koleksi buku 5.000 eksemplar, sedangkan 63 persen sisanya hanya memiliki buku kurang dari 5.000 eksemplar.
Guna meningkatkan minat baca anak, Opik menyampaikan idenya dengan menggunakan pendekatan kreatif rekreatif. “Bagaimana supaya anak-anak itu terpancing minat bacanya jadi di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) itu tidak hanya ada buku-buku tetapi juga alat musik dan lain sebagainya,” ucapnya.
Program pengiriman buku ke sekolah bukan kebijakan yang baru dilakukan Kemendikbudristek. Kali ini, Kemendikbudristek menghadirkan terobosan sejumlah hal, mulai dari jumlah eksemplar, jumlah judul buku, jenis buku yang dikirimkan, pendekatan yang dilakukan dalam mendistribusikan buku, sampai pemilihan sekolah yang menjadi penerima pengiriman buku.
“Saya apresiasi langkah Kemendikbudristek dalam menyalurkan buku bermutu bagi SD namun jika memungkinkan buku-buku sejenis juga bisa disalurkan ke berbagai TBM karena penguatan gerakan literasi masyarakat juga menyasar ke sana,” harap Opik.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 121/sipers/A6/III/2023
Tangerang, Kemendikbudristek - Tinggal di pedalaman bukan suatu halangan untuk menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu contohnya adalah Putri Putu Pratami, Ibu Penggerak dari Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang bergerak untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya.
Berawal dari kesenangannya pada bidang literasi serta rasa prihatin terhadap kemampuan literasi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya yang masih rendah, Putri mulai mencoba mengumpulkan para orang tua untuk berdiskusi. Dari situ, Putri jadi mengetahui bahwa masalah yang dihawatirkan oleh mereka adalah terkait Asesmen Nasional (AN).
“Kemampuan literasi anak-anak di daerah saya cukup rendah. Ditambah kekhawatiran orang tua terkait kebijakan Ujian Nasional diganti menjadi Asesmen Nasional,” ujar Putri saat ditemui dalam acara Training of Trainer Komunitas Ibu Penggerak Sidina di Tangerang, Sabtu (11/3).
AN menjadi kebijakan pertama dalam Merdeka Belajar yang telah digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2020. Walaupun lokasi perkebunan sawit yang menjadi tempat tinggal Putri dan tetangganya sangat jauh dan harus menempuh waktu selama 12 jam dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, namun penerapan AN telah dilakukan di sekolah sekitarnya.
Saat mulai menerapkan AN sebagai pengganti UN, dikatakan Putri bahwa para orang tua khususnya ibu-ibu di sekitar tempat tinggal Putri menjadi khawatir akan kemampuan membaca anak-anak mereka. “Para orang tua di sana baru mulai mengenalkan buku kepada anak-anak mereka saaat anaknya mulai masuk usia sekolah. Anak-anak dipaksa untuk bisa baca tanpa memahami apa yang dibaca,” ungkap Putri.
Sejak saat itu, lanjut Putri, ia menjadi semakin tergerak untuk memberikan pemahaman terkait literasi baca. Berangkat dari niat, Putri mulai berkolaborasi dengan komunitas baca serta yayasan taman baca yang diikutinya di Kalimantan Tengah. Gemar dengan read a loud, selanjutnya Putri mulai berani untuk berbagi ilmu kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungannya.
“Saya mengkampanyekan metode read a loud kepada ibu-ibu, dan ternyata perkembangannya sangat luar biasa, mereka jadi tahu lebih dalam tentang literasi dan read a loud,” tutur Putri.
Untuk menyediakan buku bacaan read a loud, Putri rela mengeluarkan biaya pribadi. Baginya, kebahagiaan yang sangat besar melihat kemampuan literasi anak-anak menjadi semakin baik. Tak hanya itu, Putri juga rela mengubah beberapa ruangan di rumahnya menjadi taman bacaan bagi masyarakat sekitar.
“Saya mmembeli buku-buku bacaan untuk mereka. Walaupun ongkos kirim buku tersebut lebih mahal dari harga bukunya, tapi saya sangat senang melihat perubahan yang dialami anak-anak menjadi lebih paham tentang literasi, bukan hanya sekedar bisa membaca saja,” imbuh Putri.
Untuk menambah pengetahuan yang akan ia berikan kepada masyarakat, Putri tidak puas hanya bergabung dengan Komunitas baca di wilayahnya. Putri mulai bergabung dengan Komunitas Ibu Penggerak Sidina dengan mengikuti seleksi hingga berhasil mengikuti pelatihan sebagai Trainer Ibu Penggerak di wilayah Kalimantan Tengah.
“Walau harus berjuang mendapatkan jaringan internet dengan keluar dari kebun sawit dan menempuh perjalanan selama 12 jam untuk sampai di Kota Palangkaraya, saya sangat senang bisa berkesempatan menimba ilmu di sini. Banyak wawasan baru yang saya ketahui, dan ini akan saya tularkan kepada masyarakat di sana,” tutur Putri.
Dari pelatihan yang diikuti, Putri semakin semangat karena hobi dan kegemarannya tentang literasi bisa mejadi kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Putri berharap melalui Merdeka Belajar Episode ke-23 akan semakin meningkatkan kemampuan literasi anak, bukan hanya sekedar bisa membaca saja.
“Dari Merdeka Belajar Episode ke-23 saya jadi tahu bahwa banyak buku bacaan yang bisa diunduh secara gratis melalui laman https://budi.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan unduh dan cetak, mudah-mudahan dengan tambahan buku-buku dari situ bisa menambah semangat anak-anak dan orang tua di lingkungan tempat tinggal saya untuk lebih mencintai literasi,” harap Putri.
Jakarta, Kemendikbudristek—Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menekankan pentingnya peran media dalam membangun minat literasi generasi muda. Baginya, kontribusi media merupakan suatu bagian yang utuh dari upaya menglahirkan generasi unggul di masa depan.
Penguatan literasi adalah salah satu prioritas yang terus diupayakan Kemendikbudristek dalam menciptakan generasi unggul. Oleh karenanya, Nadiem mendorong agar media massa mampu menghadirkan konten yang mendidik dan menarik bagi generasi muda. Dengan begitu, lewat media, mereka bisa belajar berbagai hal positif dari segala kejadian di sekitarnya. Sebab, pembaca media massa tidak hanya kalangan dewasa namun juga remaja dan anak-anak.
“Dengan memberikan konten yang tepat dan disuguhkan secara menarik, anak-anak bisa tertarik membaca dan mendalami konsep literasi itu sendiri,” jelasnya ketika menghadiri ulang tahun ke-6 Kompas.id di Kantor Redaksi Kompas, Palmerah, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Mendikbudristek mengatakan, media massa dalam aktivitasnya diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang menjunjung tinggi nilai integritas, kualitas dan kebenaran. Selain itu, dengan mengedepankan konten yang edukatif, Nadiem harap, anak-anak sebagai salah satu segmen pembaca, dapat terasah nalar kritisnya untuk dapat beragumen secara sehat dan mampu memecahkan masalah yang ada di sekitarnya.
“Harapan saya, ada upaya (effort) yang lebih banyak untuk mengundang anak-anak muda mengerti isu yang ada di sekitar mereka dengan cara yang relevan untuk umur mereka,” ucap Nadiem lebih lanjut.
Mendikbudristek menyampaikan apresiasi atas konten berimbang yang diberitakan Kompas.id selama ini. Menurut Nadiem, masyarakat perlu mengetahui capaian positif yang telah dilakukan pemerintah serta bagaimana sepak terjang dan prestasi para pahlawan yang berintegritas dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia.
“Saya harap, Kompas.id dapat menghadirkan publikasi yang berkualitas untuk mengangkat cerita para pahlawan ini agar menjadi inspirasi dan harapan yang mencerahkan bagi masyarakat,” tuturnya.
Menteri Nadiem juga mendorong agar media massa memberikan ruang bagi sektor pendidikan untuk berkolaborasi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Apalagi saat ini guru diberi kebebasan untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.
“Semoga ada fokus yang diberikan kepada generasi muda untuk memperdalam kompetensinya menulis. Saya harap, Kompas dan media group lain bisa mengambil peran penting dalam mengundang anak muda berpartisipasi secara intelektual dan kritis dalam semua isu yang berkembang seperti perubahan iklim, keberagaman, politik, ekonomi, dan lain-lain,” pungkasnya seraya mendorong bertumbuhkembangnya semangat jurnalistik literasi di Indonesia.
Sebagai wujud komitmen Kemendikbudristek dalam meningkatkan kemampuan literasi khususnya di daerah 3T, beberapa waktu lalu diluncurkan Merdeka Belajar (MB) episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Melalui kebijakan ini, Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) berupaya untuk meningkatkan minat baca generasi muda melalui penyediaan buku bacaan yang bermutu.
Program ini berfokus pada distribusi atau pengiriman buku bacaan bermutu sebanyak total 15,3 juta eksemplar untuk 6.000 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta 14.000 Sekolah Dasar (SD) di berbagai 470 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, program Merdeka Belajar ke-23 juga disertai dengan pelatihan bagi guru agar dapat memotivasi dan meningkatkan keinginan para siswa untuk lebih menyukai aktivitas membaca.
Jakarta, Kemendikbudristek—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), saat ini masih membuka pendaftaran Program Praktisi Mengajar Angkatan 2 untuk perguruan tinggi, dosen, dan praktisi hingga tanggal 18 Maret 2023.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di laman tersebut, para praktisi akan mengisi sejumlah data seperti latar belakang pendidikan dan keahlian serta latar belakang pekerjaan atau usaha. Informasi lebih terkini seputar Program Praktisi Mengajar juga dapat diperoleh melalui akun Instagram @praktisimengajar.
“Kami mengajak rekan-rekan praktisi untuk bergabung dan membagikan ilmu serta pengalamannya kepada adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi. Kami mengajak untuk ikut membantu membentuk masa depan yang lebih baik bagi para generasi muda penerus bangsa,” tutur Kepala Program Praktisi Mengajar dan Wirausaha Mereka, Gamaliel Waney di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Program Praktisi Mengajar diluncurkan tahun 2022, dan menjadi salah satu program unggulan dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dunia industri. Program ini diselenggarakan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif.
Melalui program ini pula, para mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang keilmuan agar mampu menghadapi dinamika yang terjadi di dunia kerja, termasuk perubahan tuntutan kompetensi kerja.
Dalam acara Grand Launching Program Praktisi Mengajar Angkatan Kedua pada bulan Februari lalu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kemendikbudristek, Kiki Yuliati mengungkapkan bahwa para praktisi diharapkan dapat berbagi kepakaran yang telah mereka dapatkan untuk memperkaya wawasan, perspektif, dan persepsi masyarakat kampus. Menurutnya, program ini dapat mengakselerasi penguasaan dan pengetahuan para mahasiswa terkait berbagai bidang ilmu dan keterampilan dunia kerja.
“Mahasiswa kita bukan hanya mendapatkan teori tetapi juga pengetahuan dan pengalaman dari dunia kerja. Dampaknya kami harap mahasiswa lebih siap terjun ke dunia kerja karena telah terpapar dengan berbagai informasi tentang apa yang terjadi di dunia kerja,” papar Dirjen Kiki.
Pada kesempatan lainnya, Direktur Sumber Daya, Ditjen Diksi, Kemendikbudristek, Mohammad Sofwan Effendi, menyebut kolaborasi antara dosen dengan praktisi sebagai sebuah simbiosis mutualisme, yang tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa namun juga bagi praktisi dan dosen.
“Kolaborasi ini bisa saling mengisi di dunia masing-masing. Kehadiran para praktisi dan akademisi harus mampu menciptakan perencanaan pembelajaran yang mengedepankan aspek kualitas dan aspek kompetensi bagi lulusan. Di sini pentingnya kolaborasi ini agar dapat saling memberi, saling memanfaatkan di dunia masing-masing,” ucapnya.
Program Praktisi Mengajar sendiri terbuka bagi praktisi di berbagai bidang dan posisi seperti wirausaha, aparatur sipil negara, pegawai swasta, konsultan, maupun peneliti. Kriteria praktisi yang dapat mengikuti program ini di antaranya memiliki memiliki kompetensi atau pengalaman dalam bidang tertentu selama minimal lima tahun, serta memiliki keahlian yang dapat diajarkan atau dibagikan, yang dibuktikan dengan curriculum vitae atau portofolio.
Jakarta, 1 Maret 2023 — Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyepakati akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru selambat-lambatnya pada 10 Maret 2023. Kesepakatan ini diambil setelah adanya diskusi Panselnas terkait optimalisasi Guru peserta Prioritas Pertama pada formasi yang sebelumnya tidak terbuka.
Deputi Bidang SDM Aparatur, KemenPANRB, Alex Denni, menyampaikan pengumuman guru ASN PPPK Tahun 2022 akan segera diumumkan paling lambat 10 Maret 2023. “Kami imbau Ibu/Bapak guru dapat menunggu pengumuman tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi pemenuhan kebutuhan guru, agar persoalan kuota penataan guru dapat terselesaikan,” kata Alex di Jakarta, pada Rabu (1/3).
“Dalam rangka mengoptimalisasi pemenuhan formasi guru ASN PPPK tahun 2022, kami sebagai anggota mengucapkan apresiasi bagi KemenPANRB sebagai ketua pengarah dan BKN sebagai ketua pelaksana seleksi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam seleksi tahun 2022 ini. Panselnas telah bekerja keras untuk menambah keterisian formasi Guru ASN PPPK tahun 2022 sehingga formasi yang masih kosong akibat guru pensiun dini, ataupun meninggal dapat terisi. Ini adalah perjuangan bersama agar jumlah guru ASN PPPK yang diterima lebih banyak,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani.
Senada dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, BKN, Aris Windiyanto, mengatakan koordinasi dalam Panselnas terus dilakukan guna mengoptimalkan pengisian formasi guru dengan menyesuaikan kondisi terkini.
“Optimalisasi pemenuhan formasi ini merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022. Pada pasal 20 dijelaskan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu kebutuhan jabatan. Sementara pada pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas,” ujar Aris.
“Kami berterima kasih atas kesabaran para peserta seleksi untuk menunggu. Semoga hasil yang diharapkan tercapai”, tutup Aris. (Denis/Editor: Seno)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 100/sipers/A6/III/2023
Jakarta, 23 Februari 2023 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) menyelenggarakan webinar “Percepatan Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahap I Tahun 2023” melalui kanal Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen, Rabu (22/2).
“Kemendikbudristek telah menetapkan sasaran dan anggaran Dana BOSP Reguler (Dana BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler) sebesar Rp56,93 triliun untuk 406.443 satuan pendidikan penerima BOSP Reguler dengan rincian 217.039 penerima BOS Reguler, 181.312 penerima BOP PAUD Reguler, dan 8.092 penerima BOP Kesetaraan Reguler,” kata Sekretaris Ditjen PAUD Dasmen, Sutanto saat membuka webinar.
Kemendikbudristek juga telah melakukan pengajuan/rekomendasi penyaluran dana BOSP Tahap I Gelombang 1 dan 2 kepada Kementerian Keuangan sejumlah 249.285 (61,33 persen) satuan pendidikan. Capaian ini belum maksimal jika dibandingkan di tahun 2022 yang mencapai di atas 70 persen satuan pendidikan telah salur di gelombang pertama. Menurut Sutanto, satuan pendidikan yang telah termasuk di dalam data penyaluran yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek ke Kemenkeu untuk disalurkan dana BOSP-nya (direkomsalurkan) tersebut telah memenuhi persyaratan.
“Satuan pendidikan yang direkomsalurkan telah menyampaikan keseluruhan realisasi penggunaan dana BOSP Tahun Anggaran (TA) 2022, dan telah menyampaikan laporan sisa dana yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan telah direviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi satuan Pendidikan negeri”, imbuh Sutanto.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, sisa dana BOS Reguler TA 2022 diperhitungkan mulai rekomendasi penyaluran tahap I pada tahun anggaran berikutnya. Ketentuan ini dapat kita maknai bahwa penyaluran Dana BOS Reguler Tahap I TA 2023 memperhitungkan sisa dana yang ada di satuan pendidikan.
“Kami sangat memahami, penerapan kebijakan sisa dana yang diperhitungkan dalam penyaluran Tahap I, dan harus melalui reviu APIP Daerah khusus satuan pendidikan negeri berdampak pada menurunnya rekomendasi penyaluran khususnya untuk Dana BOS, karena 76 persen penerima dana BOS merupakan satuan pendidikan negeri”, tutur Sutanto.
Sutanto menyampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong satuan pendidikan yang belum menyampaikan laporan realisasi keseluruhan TA 2022 agar segera menyampaikan laporan. Berdasarkan data pada ARKAS/Aplikasi BOP Salur, terdapat 4.966 satuan pendidikan yang belum menyampaikan laporan BOSP TA 2022. Ia juga berharap pemerintah dapat mempercepat verifikasi sisa dana dan reviu dengan APIP Daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Perencanaan, Evaluasi dan Transformasi Digital di Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Nandana Bhaswara menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan untuk mempercepat penyaluran BOSP Tahap I.
“Dinas Pendidikan di daerah berperan dalam mempercepat penyaluran BOSP. Pertama melakukan rekonsiliasi sisa Dana BOS Reguler TA 2022 dengan APIP Daerah. Kedua, mengecek pelaporan sekolah dan mengesahkan Buku Kas Umum (BKU) sampai bulan Desember. Ketiga, melakukan konfirmasi sisa dana di aplikasi BOP Salur (bagi penerima BOP TA 2022) atau block sync di MARKAS (bagi penerima BOS TA 2022). Keempat, pengeklikan tombol reviu APIP pada aplikasi MARKAS untuk satuan pendidikan negeri yang sudah selesai proses reviu/verifikasi pelaporan dan sisa dana (bagi penerima BOS TA 2022),” ungkap Nandana.
Nandana turut menambahkan bahwa untuk mempercepat penyaluran dana BOSP Tahap I Tahun 2023, satuan pendidikan perlu menyelesaikan keseluruhan pelaporan dana BOSP TA 2022.
“Selanjutnya, mengajukan pengesahan BKU sampai dengan bulan Desember di ARKAS untuk penerima BOS atau mengajukan konfirmasi sisa dana di BOP Salur untuk penerima BOP,” pungkasnya.
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 88/sipres/A6/II/2023